Peta Drainase Kota Semarang

Saat hujan deras turun dan air menggenangi puluhan titik ruas jalan di Kota Semarang, masyarakat baru kembali teringat soal drainase. Genangan air adalah persoalan klasik kota Semarang yang erat kaitannya dengan masalah saluran pembuangan air. Meskipun sebagian sistem drainase di wilayah Kota telah terbangun sejak puluhan tahun lalu, tetapi setiap musim hujan datang air tetap menggenang di berbagai lokasi.
Salah satu langkah pencegahan adalah perlu segera “action” dari pemerintah kota Semarang untuk membuat peta drainase kota yang menyeluruh dan komprehensif, selain memperbaiki drainase agar sesuai dengan kondisi kota sekarang dan akan datang. Seorang teman pernah berkata, “angkot saja punya peta, masa kota sebesar Semarang tidak punya peta drainase”.
Menghadapi musim penghujan, harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan diantaranya pengerukan sampah dan endapan di selokan- selokan, terutama di kawasan yang sering terjadi genangan. Selain itu, memperbaiki riol yang menyumbat, memperbaiki drainase, dan membuat sumur resapan di kawasan yang rawan genangan air alias banjir. Bila diperlukan, siapkan pompa air dan selang secukupnya untuk membantu mematus air yang tergenang menuju anak sungai atau drainase terdekat.
Banjir di hilir bisa disebabkan hujan lebat di hulu. Sebab, badan sungai di hilir menyempit atau mengalami pendangkalan. Sementara banjir yang menggenang di suatu tempat bisa disebabkan hanya oleh hujan lokal karena kawasan tersebut kedap air dan tidak memiliki daerah resapan air yang baik. Harus dibuat rencana yang jelas untuk mengatasi ini akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terencana. Koordinasi menangani banjir secara mikro harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
Selain itu juga perlunya peran serta masyarakat. Perilaku masyarakat juga harus diperbaiki. Masyarakat harus proaktif, jangan membuang sampah di kali dan selokan. Jangan dibebankan semuanya kepada pemerintah. Selain itu perlu dibangun kesadaran, komitmen dan kerjasama dengan komponen masyarakat. Penanganan air yang parsial hanya akan membuahkan kegagalan. Program Kali Bersih seakan tidak ada artinya karena setiap saat masih saja ada yang mencemari sungai. Terbukti, kondisi sungai di perkotaan justru kian tercemar.
Masyarakat ditepi sungai masih menganggap sungai baikan bak sampah raksasa. Semuanya mulai dari sampah rumah tangga sampai kasurpun dibuang di sungai. Padahal di negara maju, sungai yang membelah di tengah kota seperti Sungai Thames di London, Rhijn di Belanda dan lainnya digarap dengan serius serta dijaga kebersihannya. Sehingga sungai menjadi indah serta dapat dinikmati untuk arena rekreasi.
Terjadinya genangan air atau banjir, karena penampang drainase banyak yang dipersempit, diuruk, atau diperkeras tanpa izin untuk keperluan pendirian bangunan atau pengaspalan. Drainase juga tersumbat karena menjadi saluran pembuangan limbah sehingga kerap dipenuhi sampah, daun, kertas bekas, dan kotoran lain. Selain membersihkan drainase, pelebaran penampang atau penambahan saluran air dapat meminimalkan terjadinya genangan air dalam jangka waktu tertentu.
Pendangkalan akibat banyaknya sampah merupakan problem utama pemeliharaan sungai di Kota Semarang. Coba untuk menyusuri kali Semarang, beberapa bagian banyak yang tertutup dengan beton untuk tempat parkir. Keburukan drainase sekunder dan tersier di kampung-kampung membuat kota Semarang bagian bawah tetap terancam banjir. Belum lagi banyaknya bangunan dan kios pedagang yang berdiri di saluran drainase. Banyak saluran yang berada di bawah bangunan dan terjadi penyempitan. Pemerintah Kota Semarang terutama Dinas Pekerjaan Umum tentu tidak akan mampu menangani sendiri pembersihan sampah dan endapan lumpur yang menyumbat drainase-drainase. Pemerintah perlu menerapkan sistem pengelolaan drainase bersama masyarakat.
Peta drainase dapat berupa peta drainase regional, yaitu berupa skala Kota Semarang secara umum, dan skala meso atau skala wilayah dan kecamatan, serta skala mikro yang mencakup kelurahan, RT, RW, dan kompleks permukiman. Peta ini diperlukan untuk landasan pembuatan keputusan teknis terkait dengan saluran drainase positif. DPU bertugas membersihkan drainase-drainase utama, sedang masyarakat membersihkan drainase-drainase di lingkungan masing-masing secara rutin. Tindakan itu juga perlu diikuti para pengembang perumahan di Kota Semarang.
Selama ini, banyak pengembang yang membangun drainase tanpa ada arahan dari pemerintah bahwa air harus dilarikan ke saluran drainase mana, sehingga air dari drainase permukiman milik pengembang justru membebani drainase yang sudah ada. Hal itu disebabkan belum adanya peta sistem drainase Kota Semarang yang terpadu. Kalau pemerintah mempunyai peta sistem drainase yang terpadu, mereka dapat mengarahkan pengembang dalam pembuatan drainase lingkungan perumahan.
Peta ini dapat menjadi acuhan bagi semua pihak yang akan membangun wilayahnya. Sehingga jelas mana saluran primer, saluran sekunder maupun saluran tersier dalam sistem drainase kota yang terpadu. Selain itu juga mana saluran yang terbuka dan saluran yang dapat ditutup serta titik titik bak kontrolnya. Hal ini harus dapat tersosialisasi sampai lingkungan RT yang terkecil, untuk menghindari sengketa sistem drainase terutama pada lingkungan RT, RW maupun antar permukiman.

Penulis :
Sukawi, Pengajar Arsitektur, Sekretaris D3 Desain Arsitektur UNDIP dan aktivis Komunitas Loenpia.net Semarang.